Selasa, 05 April 2011

Outline Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Prov. Kalbar

1. GAMBARAN PROVINSI SAAT INI
Disajikan PDRB per sektor berdasarkan harga berlaku tahun ........
2. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN

No
Komoditi
Kabupaten / Kota LuasAreal
(Ha) Potensi
(Ha) Produksi (Ton) Jumlah Petani (KK) Industri
(unit)


3. KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN (SWOT)
3.1. Industri Pengolahan Kakao
Kekuatan: data produksi, ekspor, nilai tambah, tenaga kerja, investasi, struktur industri (industri inti, penunjang, terkait)
Kelemahan:
Peluang:
Tantangan: termasuk persaingan (dalam negeri dan luar negeri)
3.2. Industri Pengolahan Rumput Laut
3.3. ......... dst
4. TARGET PENGEMBANGAN
4.1. Industri Pengolahan Kakao
4.1.1. Jangka Panjang 2010-2025
4.1.2. Jangka Menengah 2010-2014
4.2. Industri Pengolahan Rumput Laut, ........ dst
5. STRATEGI PENGEMBANGAN
5.1. Strategi Pokok
5.2. Strategi Menurut Kompetensi
5.2.1 Industri Pengolahan Kakao
5.2.2 Industri Pengolahan Rumput Laut, ............ dst
6. KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI................
6.1. Industri Pengolahan Kakao
6.1.1. Sasaran Jangka Panjang (2010-2025)
6.1.2. Sasaran Jangka Menengah (2010-2014)
6.1.3. Strategi
6.1.4. Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2010-2025)
6.1.5. Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014)
6.1.6. Unsur Penunjang
6.1.7. SDM
6.1.8. Infrastruktur
6.1.9. Pasar
6.2. Industri Pengolahan Rumput Laut, ......... dst

KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO

7. RENCANA TINDAK
7.1. Rencana Tindak Jangka Menengah (2010-2014)
- Industri Pengolahan Kakao
No Rencana Tindak Pemangku Kepentingan Tahun
Pusat Daerah Swasta Lain-Lain 2010 2011 2012 2013 2014
1. Penanganan Usaha Tani dan Penanggulangan Hama PBK Deptan, Puslit. Kakao Jember Pemda, Disbun, Unhas Askindo, Apkai, Aiki, Apikci Asean, Cocoa Club.
2. ........ dst
- Industri Pengolahan Rumput Laut, ......... dst
7.2. Pokok-pokok Rencana Tindak Jangka Panjang (2010-2025)
- Industri Pengolahan Kakao
No Rencana Tindak Pemangku Kepentingan
Pusat Daerah Swasta Lain-Lain
1. Penanganan Usaha Tani dan Penanggulangan Hama PBK Deptan, Puslit. Kakao Jember Pemda, Disbun, Unhas Askindo, Apkai, Aiki, Apikci Asean, Cocoa Club.
2. ........ dst
- Industri Pengolahan Rumput Laut, ......... dst
8. LOKASI PENGEMBANGAN
 Industri Pengolahan Kakao
(Lokasi pengembangan saat ini dan arah ke depan: sesuaikan dengan rencana umum tata ruang)
 Industri Pengolahan Rumput Laut
9. PENUTUP
LAMPIRAN
A. Proyeksi Pertumbuhan Komoditi
B. Proyeksi Ekspor

Rabu, 30 Maret 2011

Resume Forum SKPD Indag 2011 by Tim Perumus

RESUME FORUM SKPD BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
SE - KALBAR TAHUN 2011

A. UMUM
1. Berdasarkan Arahan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, agar program/kegiatan dan kinerja setiap SKPD baik di provinsi, maupun Kab/kota agar realistis, implementatif dan terukur kinerjanya.

2. Agar Pemerintah Kab/Kota dalam kampanye Aku Cinta Produk Indonesia untuk dapat menganggarkan dana kegiatan meliputi sosialisasi Aku Cinta Indonesia (ACI) memaksimalkan produk dalam negeri, mengkampanyekan penggunaan logo ACI pada setiap pelaksanaan kesepatan pelaksanaan program Pemda dan mengidentifikasi produk unggulan daerah yang dapat diangkat sebagai komoditi unggulan yang dapat dijadikan ikon ACI untuk daerah.

3. Berdasarkan arahan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, daerah (Provinsi dan Kab/kota) harus mampu menginformasikan kondisi dan solusi/program daerah dalam pengembangan sektor industri dan perdagangannya dan mampu membangun jejaring dengan pemangku terkait baik di pemerintah pusat, daerah, dunia usaha dan masyarakat.

4. Untuk itu mulai tahun 2011 diharapkan setiap daerah Kab/Kota dan Provinsi Kalbar telah mampu menyusun dan menyampaikan laporan hasil kinerja sektor industri dan perdagangan beserta isu-isu strategis serta langkah-langkah (program/kegiatan) serta solusinya.

B. HASIL RUMUSAN SEKTOR INDUSTRI

1. Re-industrialisasi di Kalbar harus dilakukan dengan upaya bersama Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan dunia usaha (swasta) mengembangkan industry besar penggerak perekonomian Kalbar yaitu industry prioritas nasional berbasis sumber daya alam di Kalimantan Barat, industri hulu alumina, yang sudah disetujui oleh Pemerintah melalui konsep pembangunan nasional berbasis koridor dan konektivitas nasional. Koridor Kalimantan Barat tersebut yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah adalah pengembangan “Koridor Mempawah” untuk itu perlu segera didukung upaya-upaya kongkrit pemerintah daerah dalam waktu dekat untuk (1) kesesuaian dan kepastian tata ruang, dan (2) koordinasi intensif dengan calon promotor (PT. Antam) serta stakeholder terkait menyusun rencana tindak bersama dalam penyediaan infrastruktur dan energi. Diharapkan percepatan pengembangan koridor tersebut juga secara bersamaan mempercepat hilirisasi industry berbasis CPO dan Karet melalui penggunaan fasilitas dan infrastruktur bersama (a.l Kawasan Industri, penyediaan energy dan pelabuhan).

2. Pengembangan industri unggulan provinsi Kalbar sesuai Perpres 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN), sambil menunggu penyediaan infrastruktur pendukung industri, a.l. pengembangan koridor ekonomi, kawasan industri, pelabuhan, energi dll, perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan industri karet skala IKM di Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang dengan dukungan penuh pemerintah pusat (kementerian Perindustrian dan Dewan Karet Nasional) berdasarkan kesiapan daerah (lokasi, kelompok dan kelembagaan serta dukungan daerah) serta diarahkan kepada perbaikan kualitas bahan baku industri karet daerah dan pengembangan industru karet kompon padat serta latek pekat. Pada tahun 2011 pilot project hilirisasi karet padat direncanakan kementerian Perindustrian di Kabupaten Bengkayang.

3. Untuk pengembangan industri berbasis CPO diharapkan Kabupaten yang menjadi calon pusat pengembangan industri tersebut segera mencari calon promotor penggerak Kawasan Industri basis CPO (BUMN atau Perusahaan Swasta) selain itu diharapkan telah menyediakan lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan diutamakan yang mempunyai akses ke pelabuhan. Pengembangan industri CPO ini juga dapat mengikuti pembangunan koridor ekonomi di Kalbar yang disetujui Pemerintah seperti pada poin 1.

4. Pendirian pusat pengembangan keramik kalbar atau Unit Ceramic Centre di Kota Singkawang akan mulai dilaksanakan tahun 2011 ini melalui bantuan peralatan pengolahan dan laboratorium untuk bahan-bahan keramik oleh Kementerian Perindustrian. Untuk itu pemerintah kota singkawang diharapkan segera menyiapkan lokasi definitif UCC tersebut dan mendukung penuh kegiatan ini. Unit Ceramic Centre (UCC) ini akan membantu pengembangan industri keramik di Kalbar.

5. Upaya pemerintah untuk pembangunan Pabrik Gula di luar Pulau Jawa perlu didukung Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat. Untuk itu perlu dukungan Provinsi dan Kabupaten Sambas dalam Pengembangan industri gula di Kabupaten Sambas.

6. Pengembangan Kawasan Industri Maritim Kalbar telah menjadi satu pilot project nasional, untuk itu perlu dukungan Kab/kota Pesisir untuk pengembangannya. Dan daerah calon lokasi kawasan industri tersebut dapat menyediakan lokasi sesuai tata ruang serta dukungan penuh pembangunannya.

7. Berdasarkan ketersediaan infrastruktur IT dan SDM IT yang berkompeten, pada tahun 2012 Kota Pontianak akan dicanangkan untuk pengembangan pusat industri Regional Kalimantan berbasis IT atau yang dikenal dengan Regional IT centre for Excellent (RICE). Untuk itu Kota Pontianak diharapkan mendukung penuh kegiatan tersebut a.l. penyediaan lokasi dan kelembagaan yang akan mengelolanya.

8. Kawasan Perbatasan (lini I dan II) di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu harus dipercepat pengembangan usaha ekonominya terutama dalam upaya-upaya pengolahan sumberdaya alam untuk mengurangi disparitas kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan masyarakat perkotaan, eksploitasi sumber daya perbatasan yang berlebihan dan pengamanan perdagangan daerah Kalbar secara luas. Untuk itu program/kegiatan percepatan penumbuhan industri pengolahan di kawasan tersebut yang langsung menyentuh masyarakat harus segera disusun kabupaten untuk kegiatan tersebut pada tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya.

9. Pengembangan ALSINTAN Centre tetap menjadi prioritas di tahun 2011 dan 2012. Program ini terutama untuk menunjang pengembangan pertanian dan perkebunan di Kalbar.

10. Pengembangan IKM merupakan salah satu sarana dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan agar kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Sehingga Pengembangan IKM merupakan hal yang strategis dalam pengembangan industri daerah Kalbar. Namun dengan populasi IKM yang besar dan keterbatasan sumber daya pengembangan IKM harus focus pada IKM unggulan tertentu (IKM basis kompetensi inti daerah dan One village One Product / OVOP), IKM Kreatif dan IKM berbasis ICT (Informatic & communication Technology). Untuk itu masing-masing daerah (provinsi dan kab/kota) diharapkan dapat melakukan diagnosis kebutuhan pengembangan IKM sebelum disampaikan ke Pemerintah (pusat).

11. Pengembangan IKM Kalimantan Barat juga diarahkan pada pencapaian indikator kinerja nasional yaitu pada tahun 2014 komposisi IKM P. Jawa dan luar P. Jawa sebesar 60 : 40 dari komposisi 75 : 25 di tahun 2009. Untuk itu dilakukan dengan Penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) bagi IKM dengan cara “Fast Track dan By design” masing-masing daerah diharapkan dapat menentukan program pengembangan wirausaha baru IKM dengan memperhatikan ke spesifikan dan pengalaman yang sudah ada serta dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau SMK yang ada. Beberapa langkah yang dilakukan adalah mengembangkan IKM melalui pendekatan OVOP, Industri Kreatif, Klaster, Kewirausahaan dan Inisiatif baru seperti IKM Engineering. Diharapkan daerah dapat melakukan komunikasi akif dengan pusat agar kebutuhan pengembangan IKM di daerah dapat segera diakomodasikan.

12. Namun demikian pengembangan IKM yang merupakan hal strategis dalam pengembangan industry daerah Kalbar, jangan sampai meninggalkan upaya-upaya bersama (daerah dan pusat) dalam pengembangan industry penggerak pembangunan Kalbar seperti pada poin-poin sebelumnya. Karena struktur industry yang tangguh adalah jika terdapat keterkaitan yang kuat (vertical atau horizontal) antara IKM dan industry besar.

13. Usulan pengembnagan IKM Kalbar 2012 telah difinalisasi melalui raker IKM Nasional di NTB yang baru lalu sesuai hasil kesepakatan bersama Kab/kota dan Provinsi Kalbar pada Raker IKM Tingkat Provinsi Kalbar.


C. HASIL RUMUSAN SEKTOR PERDAGANGAN
1. Dalam penguatan pasar daerah, Kalimantan Barat harus ditunjang system dan prasarana distribusi (pasar,gudang,system resi gudang dan pasar lelang dll) dan Sistem Deteksi Dini (EWS) system logistic daerah dengan menggunakan tekhnologi ICT yang ada, sehingga permasalahan logistic daerah dapat segera direspon secara cepat dan tepat.

2. Sambil menunggu ketersediaan sarana logistik yang memadai, perlu dioptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja pelabuhan secara rutin dan mencari altenatif-alternatif pelabuhan / tempat yang lain untuk bongkar muat terutama barang pokok dan strategis (Kontingensi plan) jika terjadi hambatan pada pelabuhan yang ada.

3. Untuk tahap awal Early Warning System (EWS) adalah suatu system yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan Bahan Pokok (Bapok dan barang strategis) dan lonjakan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan untuk stabilisasi harga stock di daerah di Prov. Kalbar. Untuk menjalankan EWS ini harus didukung oleh kemampuan penyajian data yang valid (kemampuan SDM dan peralatan pendukungnya). Untuk tahap awal daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) harus dapat menyediakan Prognosa masing-masing daerah dan ketersediaan harga harian bahan pokok dan strategis tersebut secara tepat waktu sambil mempersiapkan sisitem tersebut secara lengkap (Sistem, Hardware dan software).

4. Penguatan sistim logistik daerah juga dilakukan melalui revitalisasi pasar sesuai Perpres no 112 tahun 2007 dan Permendag no. 53 tahun 2008 terutama dalam hal pengaturan zooning/penetapan lokasi pasar. Untuk itu Pemerintah daerah kab/kota diharapkan segera menertibkan pasar sesuai dengan peraturan tersebut diatas agar tidak menimbulkan masalah dan dapat menciptakan pasar tradisional yang Bersih, Aman, Nyaman dan Adil (BANA). Untuk revitalisasi dan pembanguna pasar tradisional diharapkan daerah Kab/kota berkoordinasi secara intensif dengan provinsi dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag dengan terlebih dahulu menyiapkan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

5. Penguatan pasar daerah juga harus didukung pengamanan pasar daerah melalui upaya-upaya perlindungan konsumen dan penerapan standarisasi terhadap produk barang dan jasa dari dalam dan luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan berkala terhadap produk-produk yang beredar terutama yang wajib SNI dan barang-barang yang tidak teregister maupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Packing & labelling (Barang dalam keadaan terbungkus/BDKT).

6. Dalam rangka percepatan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen perlu dialokasikan dana APBD Kab/Kota dan Provinsi untuk percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kab/kota sesuai amanat UU no. 8 tahun 1999 beserta peraturan dibawahnya.

7. Pengamanan Pasar dalam negeri juga harus ditunjang pelayanan kemetrologian hingga keseluruh wilayah Kalimantan Barat. Untuk itu Kabupaten/Kota sesuai amanat PP 38 tahun 2007 dan Permendag nomor 50 dan 51 tahun 2009, harus membentuk unit pelayanan kemetrologian. Sehingga Pemda kab/kota diharapkan memprioritaskan rekruitmen tenaga kemetrologian dan meningkatkan SDM kemetrologian yang sudah ada. Selain itu Pemda Kab/kota diharapkan mengusulkan permohonan bantuan peralatan kemetrologian melalui provinsi ke Kemendag dan mengikutsertakan SDM kemterologian yanga da dalam program – program pelatihan kemetrologian di pusat dan kejelasan kontribusi daerah dalam pembentukan unit tersebut.

8. Dalam upaya pengembangan waralaba nasional, kab/kota dan provinsi diharapkan proaktif dalam mengidentifikasi usaha-usaha yang dapat dimasukan dalam program waralaba nasional, serta memfasilitasi perkembangannya dengan stakeholder terkait.

9. Perlu upaya bersama dengan meningkatkan kinerja ekspor daerah melalui upaya bersama dan terarah dalam peningkatan daya saing komoditi-komoditi daerah dan konektivitas daerah sebagai bagian konektivitas nasional yang kuat a.l melalui tim terpadu pengembangan ekonomi dan investasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah untuk “Debottlenecking” hambatan di daerah.

10. Perlu ditumbuhkan eksportir baru dan pembinaan eksportir yang sudah ada sehingga pelaku dan komoditi yang diekspor semakin bertambah. Untuk itu diharapkan dukungan kab/kota untuk mengidentifikasikan calon eksportir serta komoditi-komoditi yang potensial untuk diekspor dalam suatu profil yang lengkap.

11. Mengalirnya bahan baku (Bokar dan bahan tambang) yang belum diolah sangat tinggi keluar Kalbar, untuk itu perlu upaya-upaya integratif dari daerah (kab/kota dan Provinsi) dan Pusat untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga bahan baku tersebut tidak habis pada saat pengembangan industri hilirnya tumbuh di Kalbar melalui konsep koridorisasi dan konektivitas nasional.

12. Kegiatan perdagangan lintas batas perlu diimbangi dengan kesamaan visi, perspektif dan pemahaman atas norma peraturan dan perundangan yang berlaku oleh setiap pelaku baik di pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, untuk menghindari gesekan antar kepentingan sekaligus meningkatkan kemakmuran daerah perbatasan. Untuk itu di tahun 2012 perlu dilakukan forum konsultasi dan koordinasi tingkat nasional terpadu lintas sektor terhadap pengelolaan perdagangan lintas batas di Kalbar Untuk itu perlu dukungan pemerintah pusat untuk mengkaji sekaligus melaksanakan forum tersebut di Kalbar tahun 2012.

13. Beberapa peraturan pusat mengenai perdagangan internasional terutama Permendag 57/2010 tentang ketentuan impor produk tertentu perlu ditinjau ulang mengingat Kalimantan Barat yang berbatasan secara langsung dengan Sarawak, Malaysia perlu menjadi pintu impor produk tertentu (makanan, minuman, alas kaki, pakaian, elektronik, mainan, obat dan herbal serta kosmetik) selain pintu yang sudah ditetapkan seperti yang telah diberlakukan untuk Papua mengingat ekses peraturan ini cukup komplek di Kalbar.

14. Kegiatan perdagangan lintas batas perlu juga didukung penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang layak terutama di pintu perbatasan seperti kawasan gudang atau dry port yang layak, untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban keluar masuk barang.

15. Sejak tahun 2011, pelayanan SKA dan API sudah dilakukan secara online, untuk itu diharapkan dukungan kab/kota untuk mensosialisasikannya kepada pelaku usaha di kabupaten kota

16. Untuk meningkatkan daya saing setiap produk ekspor Kalbar wajib memenuhi standar internasional yang berlaku. Untuk itu wajib diuji oleh laboratorium penguji yang sudah terakreditasi dan diterima negara tujuan sesuai Mutual Recognition Agreement (MRA). Untuk itu perlu dikembangkan bersama Pelayanan Sertifikasi Mutu Barang yang dibutuhkan dunia usaha.

Jumat, 18 Maret 2011

Rumusan Penyusunan Program Kegiatan Rakor IKM dengan Kab/Kota TA. 2012

RESUME RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN
DENGAN 14 KAB/KOTA
( Hotel Kapuas Palace, 15  s/d 16 Maret 2011)


1.        Berdasarkan hasil Pola pengembangan IKM masih mengacu pada Peraturan Presiden N0. 28 Tahun 2008
2.        Dari 10 (sepuluh) Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 5 tahun 2009 tentang Penyusunan Renstra –KL 2010 – 2014, maka Program Pengembangan IKM tertuang dalam Program IV tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
3.        Sesuai dengan Sasaran Strategis VII, yaitu Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB , maka Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah bertujuan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan IKM, meningkatkan nilai tambah produk primer daerah, memanfaatkan SDA daerah secara optimal, menyebarkan industri ke berbagai daerah khususnya luar Jawa, meningkatkan daya saing industri di daerah, meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi, membangun keunikan yang dimiliki daerah serta membangun kerjasama yang harmonis antar daerah.
4.        Program pengembangan IKM diharapkan dapat saling sinergis dan sustainable baik dari pusat ke daerah (Top – down) maupun dari daerah Kota/Kab dan Propinsi ke Pusat (Bottom – up) maupun antar wilayah (regional) yang komprehensip dengan memperhatikan masing-masing potensi dan keunggulan daerah atau wilayah.
5.        Kegiatan Rakor IKM dengan Kab/Kota dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan daerah yang kemudian akan diteruskan ke pusat
6.        Adanya masukan program dari Kab/Kota, provinsi maupun pusat yang sinkron yang sesuai dengan RPJM maupun RPJMD
7.        Menyamakan persepsi dalam penyusunan program di sector industry pusat, provinsi dan Kab/Kota se Kalbar
8.        Sinkronisasi program kerja tahun 2011 dan menetapkan program kerja sektor industry tahun 2012 antara provinsi dan Kab/Kota se Kalbar.
9.        Mensinergikan program kerja sektor Industri dengan Dinas/Instansi terkait agar terjalin network yang saling mendukung dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Kalbar
10.    Meningkatkan sinergi program pembangunan antara instansi dan lembaga terkait di pusat dan daerah dalam pengembangan IKM sesuai dengan potensi sumber daya dan peluang pengembangan yang ada
11.    Peserta Rakor penyusunan program 2012 dengan kab/kota ini sebanyak 50 orang peserta terdiri dari (tiap kabupaten/kota diwakili oleh 2 orang):
·      14 Kab/Kota tetapi ada 2 Kabupaten yang tidak hadir yaitu Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau peserta selain kab/koat adalah lembaga terkait dan bidang terkait di provinsi
12.    Dana Dekonsentrasi diperbesar dengan tugas khusus  Dinas Perindustrian untuk mempercepat  penumbuhan WUB, melalui perbanyak training, perbanyak KUB, Pengerahan TPL untuk membimbing dan mendampingi Wirausahan IKM baru sampai jadi, Pemanfaatan BDS di daerah untuk membimbing dan mendampingi Wirausahan IKM baru sampai jadi, program OVOP, program KUR, program promosi dan pemasaran produk IKM.
13.    Fokus Kegiatan  Tahun 2011 Dan 2014 diarahkan pada Penumbuhan Wira Usaha Baru, Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah,  Industri Kreatif dan Pengembangan IKM melalui Pendekatan OVOP Kegiatan Pendukung Revitalisasi UPT, Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM, Peningkatan Promosi Investasi dan Pemasaran dan Fasilitasi Standardisasi IKM Fokus Obyek Pangan, Kerajinan dan Fashion, Batu Mulia/Perhiasan, Hilirisasi Agro
14.    Setiap Kab/kota sudah mengusulkan rencana program kegiatan 2012 sesuai arahan Bapak Direktur Wilayah I (Kalimantan dan Sumatera) terutama diarahkan kepada daerah perbatasan dan pesisir.
15.    Ada 5 kabupaten daerah perbatasan (Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu) mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Perindustrian RI berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah perbatasan dan daerah tertinggal utamanya bagi lini 1. Usulan-usulan  dari kabupaten/kota tersebut akan dipresentasikan pada Rakornas IKM di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 23 s/d 25 Maret 2011.





Inisiatif :
          Perbengkelan
          Substitusi Pangan
SHE (Safety, Health and Environment

OVOP
1.       Fasilitasi Kelembagaan Ovop IKM Kerajinan
2.       Fasilitasi Penerapan Iso 9000 Ikm Komponen Otomotif
3.       Fasilitasi Penerapan Produksi Bersih/Kaizen Ikm Komponen Otomotif
4.       Kajian Pendirian Pusat Pengembangan Ikm Sandang Daerah Perbatasan
5.       Pelatihan Teknis Produksi Dan Zat Warna Alam Bagi Ikm Sandang
6.       Peningkatan Teknologi, Standardisasi Dan Mutu Ikm Kerajinan
WUB
1.      Dampingan Tenaga Ahli IKM Kerajinan
2.      Pelatihan Teknis Kewirausahaan TI
3.      Peningkatan Kompetensi SDM IKM Kerajinan
UPT
1.      Penerapan Sistem Mutu IKM Logek
2.      Peningkatan Teknologi UPT Logek
Monev
1.      Fasilitasi Sertifikasi Halal IKM Pangan

TARGET SOSIAL – EKONOMI TAHUN 2012
1.      Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat
2.      Peningkatan kecerdasan sumber daya manusia
3.      Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4.      Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, manajemen pemerintahan, dan pelayanan publik
5.      Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar
6.      Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan
7.      Peningkatan pemerataan pembangunan, keadilan, keamanan, kedamaian serta ketahanan budaya 

Jumat, 11 Februari 2011

Jadwal Pameran Nasional 2011









20 -24 Apr 2011INACRAFT 2011
ProdukHandicraf
Bertempat diJCC: All Rooms
PenyelenggaraMediatama Binakreasi, PT






28 Sep 2011 - 2 Oct 2011Gelar Batik Nusantara 2011
ProdukBatik
Bertempat diJCC: Cendrawasih Room 1/1 Main Lobby Plenary Hall (Grd Flr)
PenyelenggaraMediatama Binakreasi, PT




27 - 31 Jul 2011ICRA 2011 (Tentative)
ProdukHandicraft
Bertempat diJCC: Exhibition Hall A + B
PenyelenggaraMisty Total Media, PT.




14 - 17 Jul 2011Kabupaten Expo 2011 (Tentative)
Produk-
Bertempat diJCC: Assembly Hall 1,2,3
PenyelenggaraPersada Multi Cendekia, PT

Selasa, 01 Februari 2011

Rakor DIPA 2011 di Jakarta
Pengertian Dekonsentrasi :
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di Daerah.

RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM  IKM TAHUN 2012
1.TUJUAN DAN MAKSUD :

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan pengembangan IKM 2012 antara pusat dan daerah Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan. 2.PESERTA : Dinas Perindustrian daerah Eselon I, II, III dan IV Bagian/Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan BPIPI RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan April 2011 Mataram, Nusa Tenggara Barat.

RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM  IKM TAHUN 2012

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan pengembangan IKM 2012 antara pusat dan daerah Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan. PESERTA : Dinas Perindustrian daerah Eselon I, II, III dan IV Bagian/Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan BPIPI RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan April 2011 Mataram, Nusa Tenggara Barat.

PENYUSUNAN PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM TAHUN 2012

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Menyusun program/kegiatan dan rencana aksi program pengembangan IKM 2012 Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif PESERTA : Dinas Perindustrian daerah Eselon I, II, III dan IV Bagian/Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan BPIPI RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Mei 2011 Jakarta.

FINALISASI PROGRAM TAHUN 2012

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Finalisasi penyusunan program/kegiatan dan rencana aksi program pengembangan IKM 2012 PESERTA : Dinas Perindustrian daerah Eselon I, II, III dan IV Bagian/Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan BPIPI RENCANA WAKTU DAN TEMPAT Bulan Oktober 2011 Jakarta.

SOSIALISASI APLIKASI RKAKL 2012 BAGI APARAT PEMBINA PUSAT DAN DAERAH

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Meningkatkan kemampuan aparat dalam penyusunan program dan mengimplementasikan dalam suatu system aplikasi RKAKL PESERTA : Sebanyak 40 orang aparat : Disperindag Provinsi dan Pusat RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Juli 2011 Jakarta.

SOSIALISASI SNI DI 12 PROVINSI

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Tersebarluasnya kebijakan di bidang standardisasi dan teknologi IKM  dengan sasaran agar pengusaha IKM dapat menerapkan SNI secara  wajib maupun sukarela serta dapat menerapkan teknologi yang tepat. PESERTA : Pengusaha IKM Instansi Terkait di Daerah RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Maret -  April 2011 Sumut, Jambi, Sumbar, Lampung, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Kalbar, Kalsel, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan

SOSIALISASI KEMITRAAN DENGAN USAHA BESAR DI 10 PROVINSI

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Menyampaikan informasi yang lengkap tentang berbagai bentuk dan pola kemitraan usaha antar IKM dan antara IKM dengan usaha besar. PESERTA : Pengusaha IKM, Instansi Terkait, Lembaga Pemasaran (Eksportir, Pasar Modern, dan lain-lain). RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Maret - Mei 2011 Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan

SOSIALISASI P3DN DI 3 WILAYAH

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Menyampaikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), khususnya di lingkungan instansi pemerintah sendiri dan BUMN/BUMD. PESERTA : Pengusaha IKM Instansi Terkait di Daerah RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Juli - Agustus 2011 Sumatera Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat

PELAKSANAAN FGD DI 3 WILAYAH TENTANG PENGEMBANGAN IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Mengintegrasikan/mengkoordinasikan program pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di tingkat provinsi. PESERTA Provinsi yang memiliki komoditi OVOP (Instansi Terkait di Daerah) RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Agustus - September 2011 Sumatera Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat

PENYELENGGARAAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN UPAKARTI

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Pemberian penghargaan oleh Pemerintah atas jasa mereka yang telah berprestasi dalam melaksanakan program keterkaitan dalam pengembangan IKM dan kepada IKM yang telah berhasil mengembangkan usahanya, sekaligus sebagai motivasi dalam mengembangkan industri kecil dan menengah PESERTA : Pengusaha IKM Instansi Terkait di Daerah RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Desember 2011 di Jakarta


KONVENSI UNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG (UPL-IKM)

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Diketahuinya hasil-hasil pembinaan UPL-IKM terhadap IKM di daerah termasuk permasalahan-permasalahannya serta dalam rangka menyatukan persepsi untuk melakukan pembinaan dan pendampingan IKM PESERTA : Ketua UPL-IKM Provinsi dan Kab/Kota Kepala Bidang yang menangani industri di Dinas Provinsi RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Regional Timur : Maret 2011 di Makasar Regional Barat : April 2011 di Yogyakarta

SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS TPL IKM PROGRAM BEASISWA ANGKATAN 2008 DI 3 LOKASI

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Tersosialisasikannya pedoman teknis TPL sebagai acuan pelaksanaan tugas penyuluhan dan pendampingan IKM oleh TPL-IKM Program Beasiswa kepada para Kadis PESERTA : Kadis Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki TPL Angkatan 2008 RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Mei 2011 di Palembang, Juni 2011 di Makasar, Juli 2011 di Surabaya

WORKSHOP MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DAN STRATEGI MEMANFAATKAN PELUANG PASAR IKM

1.TUJUAN DAN MAKSUD : Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha industri kecil dan menengah serta aparat pembina di daerah perihal kewirausahaan dan pemasaran PESERTA : Pelaku usaha IKM dan aparat pembina di daerah RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Maret 2011 di Makasar,  Juni 2011 di Pontianak, Agustus 2011 di Surabaya

Selasa, 25 Januari 2011

Penerima Upakarti 2010

  1. Pastor Jacques Maessen, SMM kriteria jasa Pengabdian dengan bidang usaha Pengembangan Tenun Ikat Dayak dari Yayasan Kobus Kabupaten Sintang.
  2. Mateus Ala kriteria Jasa Pelestarian dengan bidang usaha kerajinan Ukiran Mandau dari Kabupaten Melawi.
  3. M. Riva’I Navis Kriteria Jasa Pelestarian dengan bidang usaha Industri kerajinan  souvenir miniature rumah adat suku Dayak dan Melayu dari Kabupaten Sanggau.