Selasa, 05 April 2011
Outline Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Prov. Kalbar
Disajikan PDRB per sektor berdasarkan harga berlaku tahun ........
2. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN
No
Komoditi
Kabupaten / Kota LuasAreal
(Ha) Potensi
(Ha) Produksi (Ton) Jumlah Petani (KK) Industri
(unit)
3. KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN (SWOT)
3.1. Industri Pengolahan Kakao
Kekuatan: data produksi, ekspor, nilai tambah, tenaga kerja, investasi, struktur industri (industri inti, penunjang, terkait)
Kelemahan:
Peluang:
Tantangan: termasuk persaingan (dalam negeri dan luar negeri)
3.2. Industri Pengolahan Rumput Laut
3.3. ......... dst
4. TARGET PENGEMBANGAN
4.1. Industri Pengolahan Kakao
4.1.1. Jangka Panjang 2010-2025
4.1.2. Jangka Menengah 2010-2014
4.2. Industri Pengolahan Rumput Laut, ........ dst
5. STRATEGI PENGEMBANGAN
5.1. Strategi Pokok
5.2. Strategi Menurut Kompetensi
5.2.1 Industri Pengolahan Kakao
5.2.2 Industri Pengolahan Rumput Laut, ............ dst
6. KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI................
6.1. Industri Pengolahan Kakao
6.1.1. Sasaran Jangka Panjang (2010-2025)
6.1.2. Sasaran Jangka Menengah (2010-2014)
6.1.3. Strategi
6.1.4. Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2010-2025)
6.1.5. Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014)
6.1.6. Unsur Penunjang
6.1.7. SDM
6.1.8. Infrastruktur
6.1.9. Pasar
6.2. Industri Pengolahan Rumput Laut, ......... dst
KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO
7. RENCANA TINDAK
7.1. Rencana Tindak Jangka Menengah (2010-2014)
- Industri Pengolahan Kakao
No Rencana Tindak Pemangku Kepentingan Tahun
Pusat Daerah Swasta Lain-Lain 2010 2011 2012 2013 2014
1. Penanganan Usaha Tani dan Penanggulangan Hama PBK Deptan, Puslit. Kakao Jember Pemda, Disbun, Unhas Askindo, Apkai, Aiki, Apikci Asean, Cocoa Club.
2. ........ dst
- Industri Pengolahan Rumput Laut, ......... dst
7.2. Pokok-pokok Rencana Tindak Jangka Panjang (2010-2025)
- Industri Pengolahan Kakao
No Rencana Tindak Pemangku Kepentingan
Pusat Daerah Swasta Lain-Lain
1. Penanganan Usaha Tani dan Penanggulangan Hama PBK Deptan, Puslit. Kakao Jember Pemda, Disbun, Unhas Askindo, Apkai, Aiki, Apikci Asean, Cocoa Club.
2. ........ dst
- Industri Pengolahan Rumput Laut, ......... dst
8. LOKASI PENGEMBANGAN
Industri Pengolahan Kakao
(Lokasi pengembangan saat ini dan arah ke depan: sesuaikan dengan rencana umum tata ruang)
Industri Pengolahan Rumput Laut
9. PENUTUP
LAMPIRAN
A. Proyeksi Pertumbuhan Komoditi
B. Proyeksi Ekspor
Rabu, 30 Maret 2011
Resume Forum SKPD Indag 2011 by Tim Perumus
SE - KALBAR TAHUN 2011
A. UMUM
1. Berdasarkan Arahan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, agar program/kegiatan dan kinerja setiap SKPD baik di provinsi, maupun Kab/kota agar realistis, implementatif dan terukur kinerjanya.
2. Agar Pemerintah Kab/Kota dalam kampanye Aku Cinta Produk Indonesia untuk dapat menganggarkan dana kegiatan meliputi sosialisasi Aku Cinta Indonesia (ACI) memaksimalkan produk dalam negeri, mengkampanyekan penggunaan logo ACI pada setiap pelaksanaan kesepatan pelaksanaan program Pemda dan mengidentifikasi produk unggulan daerah yang dapat diangkat sebagai komoditi unggulan yang dapat dijadikan ikon ACI untuk daerah.
3. Berdasarkan arahan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, daerah (Provinsi dan Kab/kota) harus mampu menginformasikan kondisi dan solusi/program daerah dalam pengembangan sektor industri dan perdagangannya dan mampu membangun jejaring dengan pemangku terkait baik di pemerintah pusat, daerah, dunia usaha dan masyarakat.
4. Untuk itu mulai tahun 2011 diharapkan setiap daerah Kab/Kota dan Provinsi Kalbar telah mampu menyusun dan menyampaikan laporan hasil kinerja sektor industri dan perdagangan beserta isu-isu strategis serta langkah-langkah (program/kegiatan) serta solusinya.
B. HASIL RUMUSAN SEKTOR INDUSTRI
1. Re-industrialisasi di Kalbar harus dilakukan dengan upaya bersama Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan dunia usaha (swasta) mengembangkan industry besar penggerak perekonomian Kalbar yaitu industry prioritas nasional berbasis sumber daya alam di Kalimantan Barat, industri hulu alumina, yang sudah disetujui oleh Pemerintah melalui konsep pembangunan nasional berbasis koridor dan konektivitas nasional. Koridor Kalimantan Barat tersebut yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah adalah pengembangan “Koridor Mempawah” untuk itu perlu segera didukung upaya-upaya kongkrit pemerintah daerah dalam waktu dekat untuk (1) kesesuaian dan kepastian tata ruang, dan (2) koordinasi intensif dengan calon promotor (PT. Antam) serta stakeholder terkait menyusun rencana tindak bersama dalam penyediaan infrastruktur dan energi. Diharapkan percepatan pengembangan koridor tersebut juga secara bersamaan mempercepat hilirisasi industry berbasis CPO dan Karet melalui penggunaan fasilitas dan infrastruktur bersama (a.l Kawasan Industri, penyediaan energy dan pelabuhan).
2. Pengembangan industri unggulan provinsi Kalbar sesuai Perpres 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN), sambil menunggu penyediaan infrastruktur pendukung industri, a.l. pengembangan koridor ekonomi, kawasan industri, pelabuhan, energi dll, perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan industri karet skala IKM di Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang dengan dukungan penuh pemerintah pusat (kementerian Perindustrian dan Dewan Karet Nasional) berdasarkan kesiapan daerah (lokasi, kelompok dan kelembagaan serta dukungan daerah) serta diarahkan kepada perbaikan kualitas bahan baku industri karet daerah dan pengembangan industru karet kompon padat serta latek pekat. Pada tahun 2011 pilot project hilirisasi karet padat direncanakan kementerian Perindustrian di Kabupaten Bengkayang.
3. Untuk pengembangan industri berbasis CPO diharapkan Kabupaten yang menjadi calon pusat pengembangan industri tersebut segera mencari calon promotor penggerak Kawasan Industri basis CPO (BUMN atau Perusahaan Swasta) selain itu diharapkan telah menyediakan lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan diutamakan yang mempunyai akses ke pelabuhan. Pengembangan industri CPO ini juga dapat mengikuti pembangunan koridor ekonomi di Kalbar yang disetujui Pemerintah seperti pada poin 1.
4. Pendirian pusat pengembangan keramik kalbar atau Unit Ceramic Centre di Kota Singkawang akan mulai dilaksanakan tahun 2011 ini melalui bantuan peralatan pengolahan dan laboratorium untuk bahan-bahan keramik oleh Kementerian Perindustrian. Untuk itu pemerintah kota singkawang diharapkan segera menyiapkan lokasi definitif UCC tersebut dan mendukung penuh kegiatan ini. Unit Ceramic Centre (UCC) ini akan membantu pengembangan industri keramik di Kalbar.
5. Upaya pemerintah untuk pembangunan Pabrik Gula di luar Pulau Jawa perlu didukung Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat. Untuk itu perlu dukungan Provinsi dan Kabupaten Sambas dalam Pengembangan industri gula di Kabupaten Sambas.
6. Pengembangan Kawasan Industri Maritim Kalbar telah menjadi satu pilot project nasional, untuk itu perlu dukungan Kab/kota Pesisir untuk pengembangannya. Dan daerah calon lokasi kawasan industri tersebut dapat menyediakan lokasi sesuai tata ruang serta dukungan penuh pembangunannya.
7. Berdasarkan ketersediaan infrastruktur IT dan SDM IT yang berkompeten, pada tahun 2012 Kota Pontianak akan dicanangkan untuk pengembangan pusat industri Regional Kalimantan berbasis IT atau yang dikenal dengan Regional IT centre for Excellent (RICE). Untuk itu Kota Pontianak diharapkan mendukung penuh kegiatan tersebut a.l. penyediaan lokasi dan kelembagaan yang akan mengelolanya.
8. Kawasan Perbatasan (lini I dan II) di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu harus dipercepat pengembangan usaha ekonominya terutama dalam upaya-upaya pengolahan sumberdaya alam untuk mengurangi disparitas kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan masyarakat perkotaan, eksploitasi sumber daya perbatasan yang berlebihan dan pengamanan perdagangan daerah Kalbar secara luas. Untuk itu program/kegiatan percepatan penumbuhan industri pengolahan di kawasan tersebut yang langsung menyentuh masyarakat harus segera disusun kabupaten untuk kegiatan tersebut pada tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya.
9. Pengembangan ALSINTAN Centre tetap menjadi prioritas di tahun 2011 dan 2012. Program ini terutama untuk menunjang pengembangan pertanian dan perkebunan di Kalbar.
10. Pengembangan IKM merupakan salah satu sarana dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan agar kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Sehingga Pengembangan IKM merupakan hal yang strategis dalam pengembangan industri daerah Kalbar. Namun dengan populasi IKM yang besar dan keterbatasan sumber daya pengembangan IKM harus focus pada IKM unggulan tertentu (IKM basis kompetensi inti daerah dan One village One Product / OVOP), IKM Kreatif dan IKM berbasis ICT (Informatic & communication Technology). Untuk itu masing-masing daerah (provinsi dan kab/kota) diharapkan dapat melakukan diagnosis kebutuhan pengembangan IKM sebelum disampaikan ke Pemerintah (pusat).
11. Pengembangan IKM Kalimantan Barat juga diarahkan pada pencapaian indikator kinerja nasional yaitu pada tahun 2014 komposisi IKM P. Jawa dan luar P. Jawa sebesar 60 : 40 dari komposisi 75 : 25 di tahun 2009. Untuk itu dilakukan dengan Penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) bagi IKM dengan cara “Fast Track dan By design” masing-masing daerah diharapkan dapat menentukan program pengembangan wirausaha baru IKM dengan memperhatikan ke spesifikan dan pengalaman yang sudah ada serta dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau SMK yang ada. Beberapa langkah yang dilakukan adalah mengembangkan IKM melalui pendekatan OVOP, Industri Kreatif, Klaster, Kewirausahaan dan Inisiatif baru seperti IKM Engineering. Diharapkan daerah dapat melakukan komunikasi akif dengan pusat agar kebutuhan pengembangan IKM di daerah dapat segera diakomodasikan.
12. Namun demikian pengembangan IKM yang merupakan hal strategis dalam pengembangan industry daerah Kalbar, jangan sampai meninggalkan upaya-upaya bersama (daerah dan pusat) dalam pengembangan industry penggerak pembangunan Kalbar seperti pada poin-poin sebelumnya. Karena struktur industry yang tangguh adalah jika terdapat keterkaitan yang kuat (vertical atau horizontal) antara IKM dan industry besar.
13. Usulan pengembnagan IKM Kalbar 2012 telah difinalisasi melalui raker IKM Nasional di NTB yang baru lalu sesuai hasil kesepakatan bersama Kab/kota dan Provinsi Kalbar pada Raker IKM Tingkat Provinsi Kalbar.
C. HASIL RUMUSAN SEKTOR PERDAGANGAN
1. Dalam penguatan pasar daerah, Kalimantan Barat harus ditunjang system dan prasarana distribusi (pasar,gudang,system resi gudang dan pasar lelang dll) dan Sistem Deteksi Dini (EWS) system logistic daerah dengan menggunakan tekhnologi ICT yang ada, sehingga permasalahan logistic daerah dapat segera direspon secara cepat dan tepat.
2. Sambil menunggu ketersediaan sarana logistik yang memadai, perlu dioptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja pelabuhan secara rutin dan mencari altenatif-alternatif pelabuhan / tempat yang lain untuk bongkar muat terutama barang pokok dan strategis (Kontingensi plan) jika terjadi hambatan pada pelabuhan yang ada.
3. Untuk tahap awal Early Warning System (EWS) adalah suatu system yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan Bahan Pokok (Bapok dan barang strategis) dan lonjakan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan untuk stabilisasi harga stock di daerah di Prov. Kalbar. Untuk menjalankan EWS ini harus didukung oleh kemampuan penyajian data yang valid (kemampuan SDM dan peralatan pendukungnya). Untuk tahap awal daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) harus dapat menyediakan Prognosa masing-masing daerah dan ketersediaan harga harian bahan pokok dan strategis tersebut secara tepat waktu sambil mempersiapkan sisitem tersebut secara lengkap (Sistem, Hardware dan software).
4. Penguatan sistim logistik daerah juga dilakukan melalui revitalisasi pasar sesuai Perpres no 112 tahun 2007 dan Permendag no. 53 tahun 2008 terutama dalam hal pengaturan zooning/penetapan lokasi pasar. Untuk itu Pemerintah daerah kab/kota diharapkan segera menertibkan pasar sesuai dengan peraturan tersebut diatas agar tidak menimbulkan masalah dan dapat menciptakan pasar tradisional yang Bersih, Aman, Nyaman dan Adil (BANA). Untuk revitalisasi dan pembanguna pasar tradisional diharapkan daerah Kab/kota berkoordinasi secara intensif dengan provinsi dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag dengan terlebih dahulu menyiapkan persyaratan-persyaratan yang berlaku.
5. Penguatan pasar daerah juga harus didukung pengamanan pasar daerah melalui upaya-upaya perlindungan konsumen dan penerapan standarisasi terhadap produk barang dan jasa dari dalam dan luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan berkala terhadap produk-produk yang beredar terutama yang wajib SNI dan barang-barang yang tidak teregister maupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Packing & labelling (Barang dalam keadaan terbungkus/BDKT).
6. Dalam rangka percepatan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen perlu dialokasikan dana APBD Kab/Kota dan Provinsi untuk percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kab/kota sesuai amanat UU no. 8 tahun 1999 beserta peraturan dibawahnya.
7. Pengamanan Pasar dalam negeri juga harus ditunjang pelayanan kemetrologian hingga keseluruh wilayah Kalimantan Barat. Untuk itu Kabupaten/Kota sesuai amanat PP 38 tahun 2007 dan Permendag nomor 50 dan 51 tahun 2009, harus membentuk unit pelayanan kemetrologian. Sehingga Pemda kab/kota diharapkan memprioritaskan rekruitmen tenaga kemetrologian dan meningkatkan SDM kemetrologian yang sudah ada. Selain itu Pemda Kab/kota diharapkan mengusulkan permohonan bantuan peralatan kemetrologian melalui provinsi ke Kemendag dan mengikutsertakan SDM kemterologian yanga da dalam program – program pelatihan kemetrologian di pusat dan kejelasan kontribusi daerah dalam pembentukan unit tersebut.
8. Dalam upaya pengembangan waralaba nasional, kab/kota dan provinsi diharapkan proaktif dalam mengidentifikasi usaha-usaha yang dapat dimasukan dalam program waralaba nasional, serta memfasilitasi perkembangannya dengan stakeholder terkait.
9. Perlu upaya bersama dengan meningkatkan kinerja ekspor daerah melalui upaya bersama dan terarah dalam peningkatan daya saing komoditi-komoditi daerah dan konektivitas daerah sebagai bagian konektivitas nasional yang kuat a.l melalui tim terpadu pengembangan ekonomi dan investasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah untuk “Debottlenecking” hambatan di daerah.
10. Perlu ditumbuhkan eksportir baru dan pembinaan eksportir yang sudah ada sehingga pelaku dan komoditi yang diekspor semakin bertambah. Untuk itu diharapkan dukungan kab/kota untuk mengidentifikasikan calon eksportir serta komoditi-komoditi yang potensial untuk diekspor dalam suatu profil yang lengkap.
11. Mengalirnya bahan baku (Bokar dan bahan tambang) yang belum diolah sangat tinggi keluar Kalbar, untuk itu perlu upaya-upaya integratif dari daerah (kab/kota dan Provinsi) dan Pusat untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga bahan baku tersebut tidak habis pada saat pengembangan industri hilirnya tumbuh di Kalbar melalui konsep koridorisasi dan konektivitas nasional.
12. Kegiatan perdagangan lintas batas perlu diimbangi dengan kesamaan visi, perspektif dan pemahaman atas norma peraturan dan perundangan yang berlaku oleh setiap pelaku baik di pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, untuk menghindari gesekan antar kepentingan sekaligus meningkatkan kemakmuran daerah perbatasan. Untuk itu di tahun 2012 perlu dilakukan forum konsultasi dan koordinasi tingkat nasional terpadu lintas sektor terhadap pengelolaan perdagangan lintas batas di Kalbar Untuk itu perlu dukungan pemerintah pusat untuk mengkaji sekaligus melaksanakan forum tersebut di Kalbar tahun 2012.
13. Beberapa peraturan pusat mengenai perdagangan internasional terutama Permendag 57/2010 tentang ketentuan impor produk tertentu perlu ditinjau ulang mengingat Kalimantan Barat yang berbatasan secara langsung dengan Sarawak, Malaysia perlu menjadi pintu impor produk tertentu (makanan, minuman, alas kaki, pakaian, elektronik, mainan, obat dan herbal serta kosmetik) selain pintu yang sudah ditetapkan seperti yang telah diberlakukan untuk Papua mengingat ekses peraturan ini cukup komplek di Kalbar.
14. Kegiatan perdagangan lintas batas perlu juga didukung penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang layak terutama di pintu perbatasan seperti kawasan gudang atau dry port yang layak, untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban keluar masuk barang.
15. Sejak tahun 2011, pelayanan SKA dan API sudah dilakukan secara online, untuk itu diharapkan dukungan kab/kota untuk mensosialisasikannya kepada pelaku usaha di kabupaten kota
16. Untuk meningkatkan daya saing setiap produk ekspor Kalbar wajib memenuhi standar internasional yang berlaku. Untuk itu wajib diuji oleh laboratorium penguji yang sudah terakreditasi dan diterima negara tujuan sesuai Mutual Recognition Agreement (MRA). Untuk itu perlu dikembangkan bersama Pelayanan Sertifikasi Mutu Barang yang dibutuhkan dunia usaha.
Jumat, 18 Maret 2011
Rumusan Penyusunan Program Kegiatan Rakor IKM dengan Kab/Kota TA. 2012
Senin, 21 Februari 2011
Jumat, 11 Februari 2011
Jadwal Pameran Nasional 2011
20 -24 Apr 2011 | INACRAFT 2011
|
28 Sep 2011 - 2 Oct 2011 | Gelar Batik Nusantara 2011
|
27 - 31 Jul 2011 | ICRA 2011 (Tentative)
|
14 - 17 Jul 2011 | Kabupaten Expo 2011 (Tentative)
|
Selasa, 01 Februari 2011
Pengertian Dekonsentrasi :
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di Daerah.
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM IKM TAHUN 2012
1.TUJUAN DAN MAKSUD :
Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan pengembangan IKM 2012 antara pusat dan daerah Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan. 2.PESERTA : Dinas Perindustrian daerah Eselon I, II, III dan IV Bagian/Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan BPIPI RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan April 2011 Mataram, Nusa Tenggara Barat.
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM IKM TAHUN 2012
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan pengembangan IKM 2012 antara pusat dan daerah Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan. PESERTA : Dinas Perindustrian daerah Eselon I, II, III dan IV Bagian/Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan BPIPI RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan April 2011 Mataram, Nusa Tenggara Barat.
PENYUSUNAN PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM TAHUN 2012
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Menyusun program/kegiatan dan rencana aksi program pengembangan IKM 2012 Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif PESERTA : Dinas Perindustrian daerah Eselon I, II, III dan IV Bagian/Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan BPIPI RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Mei 2011 Jakarta.
FINALISASI PROGRAM TAHUN 2012
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Finalisasi penyusunan program/kegiatan dan rencana aksi program pengembangan IKM 2012 PESERTA : Dinas Perindustrian daerah Eselon I, II, III dan IV Bagian/Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan BPIPI RENCANA WAKTU DAN TEMPAT Bulan Oktober 2011 Jakarta.
SOSIALISASI APLIKASI RKAKL 2012 BAGI APARAT PEMBINA PUSAT DAN DAERAH
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Meningkatkan kemampuan aparat dalam penyusunan program dan mengimplementasikan dalam suatu system aplikasi RKAKL PESERTA : Sebanyak 40 orang aparat : Disperindag Provinsi dan Pusat RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Juli 2011 Jakarta.
SOSIALISASI SNI DI 12 PROVINSI
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Tersebarluasnya kebijakan di bidang standardisasi dan teknologi IKM dengan sasaran agar pengusaha IKM dapat menerapkan SNI secara wajib maupun sukarela serta dapat menerapkan teknologi yang tepat. PESERTA : Pengusaha IKM Instansi Terkait di Daerah RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Maret - April 2011 Sumut, Jambi, Sumbar, Lampung, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Kalbar, Kalsel, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan
SOSIALISASI KEMITRAAN DENGAN USAHA BESAR DI 10 PROVINSI
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Menyampaikan informasi yang lengkap tentang berbagai bentuk dan pola kemitraan usaha antar IKM dan antara IKM dengan usaha besar. PESERTA : Pengusaha IKM, Instansi Terkait, Lembaga Pemasaran (Eksportir, Pasar Modern, dan lain-lain). RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Maret - Mei 2011 Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan
SOSIALISASI P3DN DI 3 WILAYAH
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Menyampaikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), khususnya di lingkungan instansi pemerintah sendiri dan BUMN/BUMD. PESERTA : Pengusaha IKM Instansi Terkait di Daerah RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Juli - Agustus 2011 Sumatera Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat
PELAKSANAAN FGD DI 3 WILAYAH TENTANG PENGEMBANGAN IKM MELALUI PENDEKATAN OVOP
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Mengintegrasikan/mengkoordinasikan program pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di tingkat provinsi. PESERTA Provinsi yang memiliki komoditi OVOP (Instansi Terkait di Daerah) RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Bulan Agustus - September 2011 Sumatera Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat
PENYELENGGARAAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN UPAKARTI
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Pemberian penghargaan oleh Pemerintah atas jasa mereka yang telah berprestasi dalam melaksanakan program keterkaitan dalam pengembangan IKM dan kepada IKM yang telah berhasil mengembangkan usahanya, sekaligus sebagai motivasi dalam mengembangkan industri kecil dan menengah PESERTA : Pengusaha IKM Instansi Terkait di Daerah RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Desember 2011 di Jakarta
KONVENSI UNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG (UPL-IKM)
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Diketahuinya hasil-hasil pembinaan UPL-IKM terhadap IKM di daerah termasuk permasalahan-permasalahannya serta dalam rangka menyatukan persepsi untuk melakukan pembinaan dan pendampingan IKM PESERTA : Ketua UPL-IKM Provinsi dan Kab/Kota Kepala Bidang yang menangani industri di Dinas Provinsi RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Regional Timur : Maret 2011 di Makasar Regional Barat : April 2011 di Yogyakarta
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS TPL IKM PROGRAM BEASISWA ANGKATAN 2008 DI 3 LOKASI
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Tersosialisasikannya pedoman teknis TPL sebagai acuan pelaksanaan tugas penyuluhan dan pendampingan IKM oleh TPL-IKM Program Beasiswa kepada para Kadis PESERTA : Kadis Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki TPL Angkatan 2008 RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Mei 2011 di Palembang, Juni 2011 di Makasar, Juli 2011 di Surabaya
WORKSHOP MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DAN STRATEGI MEMANFAATKAN PELUANG PASAR IKM
1.TUJUAN DAN MAKSUD : Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha industri kecil dan menengah serta aparat pembina di daerah perihal kewirausahaan dan pemasaran PESERTA : Pelaku usaha IKM dan aparat pembina di daerah RENCANA WAKTU DAN TEMPAT : Maret 2011 di Makasar, Juni 2011 di Pontianak, Agustus 2011 di Surabaya
Selasa, 25 Januari 2011
Penerima Upakarti 2010
- Pastor Jacques Maessen, SMM kriteria jasa Pengabdian dengan bidang usaha Pengembangan Tenun Ikat Dayak dari Yayasan Kobus Kabupaten Sintang.
- Mateus Ala kriteria Jasa Pelestarian dengan bidang usaha kerajinan Ukiran Mandau dari Kabupaten Melawi.
- M. Riva’I Navis Kriteria Jasa Pelestarian dengan bidang usaha Industri kerajinan souvenir miniature rumah adat suku Dayak dan Melayu dari Kabupaten Sanggau.
Kamis, 20 Januari 2011
Sabtu, 15 Januari 2011
Sejarah Dayak di Kalimantan
Suku Dayak diperkirakan mulai datang ke pulau Kalimantan pada tahun 3000-1500 sebelum Masehi. Mereka adalah kelompok-kelompok yang bermigrasi dari daerah Yunnan, Cina Selatan. Kelompok inidisebut Proto-Melayu. Dari daratan Asia kelompok-kelompok kecil tersebut mengembara melalui Indocina ke Semenanjung Malaya, berlanjut ke pulau-pulau di Indonesia, termasuk Kalimantan. Beberapa kelompoklain diperkirakan ada yang melalui Hainan, Taiwan dan Filipina. Beberapa kelompok, terutama yang kemudian menetap di bagian selatan Kalimantan, kemungkinan besar untuk beberapa waktu singgah di Sumatera dan Jawa. Perpindahan ini terjadi pada zaman glasial (zaman es), dimana permukaan laut sangat surut sehingga dengan perahu-perahu kecil mereka dapat menyeberangi perairan yang memisahkan pulau-pulau itu. Teknologi perundagian yang telah dikenal di daratan Asia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi memungkinkan perpindahan mereka menggunakan perahu bercadik. Masa bercocok tanam diperkirakan dimulai sekitar tahun 1000 sebelum Masehi.Beliung persegi dan kapak persegi yang dibuat dengan teknologi perundagian ditemukan di Nanga Balang, Kapuas Hulu. Kehidupan religi pada zaman ini adalah memuja roh nenek moyang, sesuai dengan kehidupan masyarakat zaman Megalithikum. Peninggalan zaman ini adalah dolmen yang ditemukan di Sedahan Sukadana, Ketapang. Mula-mula suku Dayak mendiami tepi sungai Kapuas dan pantai-pantai Kalimantan. Tetapi kedatangan bangsa Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaya memaksa suku Dayak berpindah ke hulu-hulu sungai.
Maaf aku telah menyakitimu, aku telah kecewakanmu bahkan aku sia – siakan hidupmu, dan kubawa kau jauh darinya, Walau hati ini terus berontak menahan kesakitan ini, tapi kulakukan semua demi cintaku padamu ...
Jujur, aku tak kuasa, saat terakhir ku tinggalkan dirimu, aku sangat menyesal bila mengingat peristiwa itu, aku begitu bodoh dan terbawa emosi ketika itu... tapi akhirnya aku bisa mendapatkan dirimu kembali ...
Senin, 10 Januari 2011
Pemaparan program kegiatan TA. 2011 Bidang ILMEA
- Data Alsintan Sistem Via Internet Rp. 41.495.000
- Uji coba Pembuatan Mesin Alsintan Rp. 139.150.000
- Partisipasi OVOP Rp. 58.158.000
- Buku database IKM berbasis kompetensi Rp. 43.365.000
- Pembuatan Road Map pengembangan IKM satu komoditi unggulan Rp. 43.365.000
- Diklat Pewarna Instant untuk Kain Tenun Rp. 41.802.500
- Pameran INACRAFT Rp. 92.000.000
- Penerapan SNI Rp. 37.802.500
- Forum Konsultasi Pembina, Lembaga Keuangan Usaha Rp. 27.020.000
- Identifikasi IKM daerah perbatasan Rp. 29.306.000
- Pameran Lokal PPKD Rp. 73.500.000
- Operasional Klinik Kemasan Rp. 56.742.500
- Partisipasi Pameran Dekranasda Rp. 75.000.000
- Pendampingan IKM Pasca Pelatihan Rp. 12.312.500
Minggu, 09 Januari 2011
Janjimu ...
Saat kita jumpa, ada rasa didalam dadaku
Kau tersenyum manja membuatku terpana
Akupun tak bisa menahan gejolak diri
Ingin kukatakan aku menyukaimu
Hanya dirimu, yang aku suka
Kedalam dirimu hangat terasa
Kubawa secercah sinar abadi
Dan kuterbuai dalam langkahmu
Dan janjimu tak akan meningalkanku
Kau selalu terbayang, dalam cintaku
Kau selalu berharap didalam cintaku
dan ku ukir dalam mimpiku, semoga ini terwujud
Tahun 2010 Terjadi Defisit Karet Alam di Pasar Mancanegara
Harga karet alam diperkirakan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2010 akibat terjadi defisit komoditi itu di pasar internasional sekitar 321 ribu ton.
Presdir PT Abad & Co, Tjoe Min Fat, di Medan, Jumat (11/08), mengatakan, harga karet diperkirakan terus menguat dari harga jual saat ini yang rata-rata sudah mencapai US$2,3 per kg.
Menguatnya harga karet itu akibat permintaan yang terus meningkat diatas kenaikan rata-rata produksi komoditi tersebut.
Permintaan menguat dari China, Amerika Serikat bahkan India yang perekonomiannya diramalkan semakin membaik sehingga mendorong permintaan ban dan termasuk barang hasil industri karet.
"Tahun 2010 permintaan diperkirakan diatas jumlah produksi sehingga harga dipastikan melonjak tajam," katanya.
Data dari International Rubber Study Group (IRGS) mengungkapkan dengan laju pertumbuhan konsumsi rata-rata 4,7% per tahun, konsumsi karet alam dunia pada tahun 2010, mencapai 10,998 juta ton.
Sementara produksi karet alam dunia pada tahun yang sama baru mencapai 10,677 juta ton dengan perhitungan laju pertumbuhan sebesar 3,6%.
Jadi ada defisit sebesar 321 ribu ton yang bisa mendorong kenaikan harga jual, katanya.
Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), Suharto Honggokusumo, mengatakan Indonesia harus memanfaatkan peluang defisit karet dunia pada tahun 2010 itu.
Peningkatan luas areal maupun produktivitas tanaman karet nasional harus dilakukan.
Penurunan luas areal yang sempat terjadi mulai tahun 1991 harus dinormalkan bahkan ditingkatkan, tambahnya.
Tahun 2005, luas areal karet Indonesia 3,28 juta hektare dari seluas 3,39 juta hektar pada tahun 1999.
Penurunan luas areal karet itu akibat petani rame-rame melakukan konversi ke tanaman kelapa sawit yang dinilai lebih menguntungkan.
Dia menjelaskan, mulai tahun 2005 sudah terjadi penambahan luas areal meski masih belum maksimal. Tahun 2004 luas areal karet 3,26 juta hektare.